Tim Penyidik Kejagung Periksa 5 Saksi SIDJP

Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa lima saksi terkait kasus tindak pidana korupsi jasa pemeliharaan sistem monitoring pembayaran dan pelaksanaan modul penerimaan negara (mpn) pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP).

Kelima saksi tersebut berinisial IH, NA, RR, RA dan VM. Kelimanya diperiksa sejak pukul 10.00 WIB.

Diberitakan sebelumnya, kejagung telah menetapkan empat tersangka dalam kasus ini. Keempat tersangka itu adalah Bahar (Ketua Panitia Lelang), Pulung Sukarno (Pejabat Pembuat Komitmen), Liem Wendra Halingkar (Direktur BHp), dan Riza Nurkarim (Direktur IT Ditjen Pajak).

Proyek pengadaan SIDJP ini menghabiskan anggaran sebesar Rp43,68 miliar dalam proses pelaksanaannya. Begitu proyek ini berjalan, ternyata ada perubahan spesifikasi teknis, sehingga dianggap tidak sesuai prosedur. Karenanya, penyidik telah memeriksa puluhan saksi dan mengajukan permintaan penghitungan kerugian keuangan negara ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menurut perhitungan BPKP, kerugian negara sekitar Rp14 miliar. Wendra sebagai penyedia jasa dan barang menandatangani kontrak perjanjian kerjasama dengan Ditjen Pajak.

Penyidik menduga ada mark up dalam proyek pengadaan sistem informasi ini dan yang diuntungkan adalah pemborongnya, PT Berca Hardayaperkasa. Kemudian, untuk Bahar dan Pulung Sukarno, penyidik telah melakukan pelimpahan tahap dua kepada jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin (2/4) lalu.

(Sumber: Tim Redaksi Website Kejaksaan RI)

Tersangka Korupsi Pembangunan Perumahan Suku Terasing Ditahan

Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwuk, Senin (30/4) telah menahan tersangka Sholahuddin (Didin) terkait tindak pidana korupsi pembangunan perumahan suku terasing di Desa Maleo kec. Batui kab. Banggai, demikian dikatakan Kepala Kejaksaan Negeri Luwuk M. Syarifuddin SH MH kepada tim redaksi website Kejaksaan R.I., Selasa (8/5).

“Tersangka Sholahuddin al. Didin telah ditahan penyidik Kejari Luwuk di Rutan Luwuk pada hari senin tgl. 30 April 2012”,ujarnya.

Dijelaskannya, tersangka selaku pelaksana proyek di lapangan diduga tidak melaksanakan pekerjaan sesuai RAB dalam kontrak sehingga merugikan keuangan negara sekitar Rp. 260 juta.

Dana Proyek tsb bersumber dr APBN TA 2011 sebesar Rp. 690 juta utk pembangunan rumah suku terasing sebanyak 35 unit (Kementerian Sosial) yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Prov. Sulteng.

“Dalam waktu dekat akan ditetapkan tersangka baru dari unsur Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah”,tandasnya(@rd).

Kejari Polewali Selamatkan Rp1,7 M Dari Dua Kasus Korupsi

HASIL KORUPSI. Kajari Polewali, Saring, menyerahkan uang sitaan hasil tindak pidana korupsi kepada Pimpinan BRI Polewali untuk dikembalikan ke kas Negara, Senin, 7 Mei. Uang tersebut disita dalam dua kasus korupsi di Kabupaten Polman.
Berita Terkait:
» Kejari Watampone Didesak Tuntaskan Kasus Korupsi
» Neneng Ingin Dipulangkan
» Kejari Tunggu Hasil Audit BPKP
» Sidang Bansos Seret Muallim
» Jaksa Lepas Andi Akrab
POLEWALI, FAJAR — Kejaksaan Negeri (Kejari) Polewali menyelamatkan uang negara sebesar Rp1.770.813.000. Jumlah tersebut, merupakan sitaan dari dua perkara tindak pidana korupsi yang ditangani dan telah divonis oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Dua perkara korupsi yang ditangani Kejari Polewali, yaitu korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2010 yang melibatkan mantan bendahara BPMPD Polewali Mandar, Rafiuddin alias Enceng sebesar Rp32 juta. Selain itu, perkara korupsi dana operasional pemilu legislatif 2009 KPU Polman sebesar Rp1,7 miliar yang melibatkan Arifin Raseng, mantan Bendahara KPU Polman.

Kedua kasus tersebut, telah berkekuatan hukum tetap sehingga jumlah kerugian negara yang berhasil disita dari kedua tersangka disetor ke kas negara atas nama Kejari Polewali. Uang sitaan sebesar Rp1.770.813.000 diserahkan Kajari Polewali, Saring kepada BRI Cabang Polewali untuk disetor ke kas negara, Senin, 7 Mei. Penyerahan secara resmi uang yang selama ini disimpan di BRI, disaksikan Kepala Cabang BRI Polewali, Imam Kusuma Budiharjo dan Lenny Barong, Supervisi Pelayanan Kas BRI Cabang Polewali. Hadir mendampingi Saring, Kasipidsus M Rizal dan jaksa fungsional Bambang Setiawan.

Kajari Polewali, menjelaskan bahwa setelah kedua kasus telah berkekuatan hukum tetap sesuai putusan PN Tipikor Mamuju, uang sebesar Rp1.770.813.000 harus disetor ke kas negara atas nama kejaksaan.

“Berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Mamuju No 08/Pid.Sus/2011/PN Mamuju Tanggal 19 April 2012 maka uang hasil sitaan dari kedua terdakwa disetor ke kas negara,” jelasnya.

Menurut Saring, jumlah uang tunai hasil sitaan yang diserahkan ke kas negara merupakan yang terbesar selama ini. Katanya, masih ada barang sitaan berupa uang negara yang akan disetor jika beberapa kasus korupsi yang disidangkan di pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

“Setidaknya ada lima kasus korupsi yang telah diputuskan di pengadilan negeri dengan barang bukti sejumlah uang. Tetapi karena kasusnya belum incracht (berkekuatan hukum tetap, red) sehingga belum bisa disetor ke kas negara,” tambahnya. (mdl/ars)

Mantan Walikota Magelang, Fahriyanto Dituntut Dua Tahun

Mantan wali kota Magelang Fahriyanto dituntut dua tahun penjara dan membayar denda Rp 100 juta subsider enam bulan kurungan serta mengembalikan uang negara Rp 123 juta subsider satu tahun kurungan.

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang pada Rabu (22/2) kemarin, jaksa penuntut umum (JPU) Heri Febriyanto menuntut Fahriyanto karena dianggap terlibat dugaan korupsi proyek pengadaan buku ajar tahun 2003.

Tuntutan itu berdasarkan dakwaan subsider menurut Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut jaksa, Fahriyanto menyetujui pelaksanaan proyek yang didanai APBD Kota Magelang Tahun 2003 sebesar Rp 11 miliar itu. Berdasarkan persetujuannya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang saat itu, Sri Yudoko membentuk panitia pengadaan dan panitia penerimaan.

Ternyata pelaksana proyek telah lebih dulu ditunjuk, yakni PT Balai Pustaka. Dokumen proyek pun sudah tersedia. Namun, hasil proyek tak sesuai rencana.

Semula PT Balai Pustaka harus menyediakan 370.022 eksemplar dalam 164 judul buku. Faktanya, buku yang terealisasi hanya 362.110 eksemplar.

Fahriyanto kemudian meminta Sri Yudoko mencairkan 100 persen anggaran proyek. Sri Yudoko diminta berkoordinasi dengan Kepala Bagian Keuangan Sureni Ady dan Kepala Seksi Keuangan Sularso Hadi agar dana pengadaan tidak hangus, seiring dengan berakhirnya tahun anggaran. Akibatnya, terjadi kemahalan harga sebesar Rp 5,9 miliar, yang tercatat sebagai kerugian negara.

Bupati Nonaktif Divonis Dua Tahun Penjara

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan Bupati Seluma, Bengkulu nonaktif, Murman Effendi bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Murman yang juga mantan ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Bengkulu Partai Demokrat itu divonis dua tahun hukuman penjara ditambah denda Rp 100 juta subsider enam bulan kurungan.

Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim, Marsuddin Nainggolan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (21/2).

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa sebesar lima tahun penjara ditambah denda Rp 250 juta subsider enam bulan penjara.

Hakim menilai, Murman melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sesuai dengan dakwaan primer.

Menurut majelis hakim, Murman terbukti memberikan uang dalam bentuk tunai maupun cek ke 27 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seluma. Pemberian uang tersebut agar DPRD Seluma memenuhi permintaan Murman untuk mengubah Peraturan Daerah (Perda) Nomer 12 Tahun 2010 menjadi Perda Nomer 2 Tahun 2011 dalam waktu satu hari.

Perda tersebut, mengatur tentang peningkatan dana anggaran pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak, untuk lima tahun anggaran. Akibat pengubahan Perda ini, anggaran bertambah sekitar Rp 31,5 miliar sehingga total anggaran proyek pembangunan jalan tersebut menjadi Rp 381,5 miliar.

Selain itu, Murman juga menunjuk perusahaan milik keluarganya, PT Puguk Saksi Permai sebagai pelaksana proyek pembangunan jalan tersebut.

Menanggapi vonis ini, Murman masih pikir-pikir apakah akan banding atau tidak. Demikian juga dengan tim jaksa penuntut umum.

Kejagung Tahan Dua Tersangka Korupsi Kredit BRI

Kejaksaan Agung menahan dua tersangka korupsi dalam pemberian dan penggunaan kredit dari PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Wilayah (Kanwil) Surabaya kepada PT. I one tahun 2007. Mereka adalah Mantan Account Officer PT. BRI Kanwil Surabaya, Hartono dan Direktur PT. I One, Setiawan Irwanto.

Keduanya ditahan di rumah tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari terhitung mulai 23 Februari hingga 13 Maret 2012. Sebelum dibawa ke Rutan, keduanya sempat diperiksa oleh tim penyidik Kejagung.

Kasus ini berawal pada tahun 2007, ketika Setiawan Irwanto selaku Direktur Utama PT. I One mengajukan fasilitas kredit kepada PT. BRI Kanwil Surabaya. Setiawan memohon kredit investasi untuk pembelian mesin Filter, maker ciggarette dan primary tobacco system yang baru serta modal untuk kerja.

Setelah fasilitas kredit disetujui dan dicairkan, ternyata Setiawan hanya membeli mesin filter road bekas. Guna mendukung perbuatannya, Setiawan juga membuat faktur pembelian palsu, seolah-olah mesin tersebut adalah baru dan produk impor. Sementara kredit modal kerja ia gunakan untuk kepentingan pribadi.

Hartono sebagai account officer PT. BRI Kanwil Surabaya saat itu, didakwa lalai karena tidak melakukan pengecekan, konfirmasi atas data/dokumen yang dilampirkan. Selain itu ia juga tidak memastikan kebenaran mesin-mesin yang telah dibeli oleh tersangka Setiawan.

Hingga saat ini PT I One tidak mampu mengembalikan fasilitas kredit yang telah diterima, baik pokok maupun bunganya. Kerugian yang dialami oleh negara akibat kasus ini sekitar Rp. 33, 55 miliar.

Atas perbuatannya, Setiawan dan Hartono didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1, pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Kejari Purwodadi Tahan Ketua DPRD Grobogan

Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwodadi menahan Ketua DPRD Grobogan M Yaeni SH (46) Kamis (23/2) siang. Penahanan tersebut terkait kasus dugaan korupsi penggunaan anggaran pemeliharaan kendaraan dinas di Sekretariat DPRD setempat, tahun 2006, 2007 dan 2008, yang merugikan uang negara sekitar Rp 1,9 miliar.

”Tersangka kami titipkan di lapas Kedungpane Semarang untuk memudahkan mengikuti proses persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Purwodadi Lydia Dewi.

Tersangka dibawa ke Lapas dengan mobil dinas kejaksaan yang dikawal ketat petugas kejaksaan dan Polres Grobogan.

Sebelum ditahan, menurut Kajari, dilakukan serah terima tersangka bersama barang bukti dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Selain M Yaeni, kasus dugaan korupsi ini juga melibatkan Sutanto (58) dan Sunarto (58), keduanya mantan Sekwan, serta Agus Supriyanto (56), Kabag Umum Setwan yang kini menjabat Sekwan.

Sutanto dan Sunarto kini sudah menjalani proses sidang di Pengadilan Tipikor Semarang. Adapun Agus Supriyanto belum diproses ke persidangan karena yang bersangkutan sakit.

Berdasarkan hasil audit investigasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng, selama tiga tahun anggaran itu ditemukan kerugian negara sebesar Rp 1,9 miliar, dengan rincian kerugian tahun 2006 sekitar Rp 664,8 juta dari anggaran Rp 1,6 miliar, tahun 2007 sekitar Rp 747,1 juta dari anggaran Rp 1,6 miliar, dan tahun 2008 sekitar Rp 547,4 juta dari anggaran Rp 1,8 miliar.

Modus yang dilakukan para tersangka antara lain dengan membuat pertanggungjawaban biaya pemeliharaan kendaraan dinas yang tidak benar atau direkayasa, yaitu tagihan dari bengkel dan SPBU Pertamina yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
(Sumber: Tim Redaksi Website Kejaksaan RI/ Kejari Purwodadi)