VIVAnews Jaksa segera memeriksa tiga rekan Susno Djuaji…

VIVAnews – Jaksa segera memeriksa tiga rekan Susno Djuaji dalam kasus korupsi dana pengamanan Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat pada 2008 yaitu Maman Abdurrahman Pasya, Yultje Apryanti, dan Iwan Gustiawan. Ketiga nama ini disebut majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melakukan korupsi bersama Susno.

Iklan

Kejati Sumut Telusuri Aliran Dana MEDAN – Kepala…

Kejati Sumut Telusuri Aliran Dana

MEDAN – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) Sution Usman Adji mengatakan, penyidikan mereka tidak akan berhenti pada tiga petugas Jembatan Timbang Sibolangit, Deliserdang yang ditangkap, tetapi menelusuri aliran dana hasil suap.

”Penelusuran aliran dana ini penting karena suap di jembatan timbang telah berlangsung lama. Kita akan usut tuntas sampai ke mana aliran dananya itu.Tidak mungkin uang segitu hanya dipergunakan untuk bertiga saja,” katanya di Medan,kemarin. Sejauh ini, kata dia, ketiga petugas lapangan yang notabenenya pegawai Dinas Perhubungan (Dishub) Sumut itu,hanya bertugas untuk mengutip dari para sopir truk.Namun,setelah itu untuk apa uang itu dipergunakan belum bisa disimpulkan.

”Nanti kita lihat apakah dananya sampai ke pejabat di atasnya.Kalau ya akan kita periksa,”tegasnya. Sebagaimana diberitakan, petugas intelijen Kejati Sumut menangkap basah tiga petugas Jembatan Timbang Sibolangit, Kamis (23/3) dini hari.Ketiganya, Marlon Sinaga, Ahmad Sofyan dan Panal Simamora tertangkap tangan menerima uang dari sopir truk yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Selain menangkap ketiga pegawai Dishub tersebut, tim intelijen juga menemukan barang bukti hasil suap Rp16,4 juta dan uang Rp1,2 juta hasil retribusi sesuai yang tertera dalam buku registrasi Peraturan Daerah (Perda) Sumut No14/2007. Uang sebesar Rp1,2 juta itu sesuai dengan yang tertulis pada laporan, sedangkan Rp16,4 juta merupakan hasil pungutan yang ditemukan dalam tas. Penangkapan yang dilakukan tim intelijen kejaksaan ini dilakukan setelah terlebih dahulu melakukan pengintaian selama beberapa hari.Tim intel sudah memonitori petugas timbangan sejak Rabu (23/3) sore.

Ketiga pegawai Dishub Sumut yang kini ditahan disangka melanggar Undang-Undang (UU) No 31/1999 yang sebagaimana diubah menjadi UU No 20/2001 tentan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sution menambahkan, proses penyidikan terhadap praktik pungli tidak hanya dilakukan di Jembatan Timbang Sibolangit, namun jembatan timbang lain yang kini dalam masuk pengawasan intelijen mereka. ”Kalau sekarang pasti semuanya sudah memberlakukan sesuai perda.

Karena sudah kedapatan ada petugasnya seperti ini, tetapi dari keterangan mereka (tersangka) nanti kita lihat,”tukasnya. Dia menyatakan,sesuai perda, setiap truk yang mengakut barang yang tidak sesuai dengan ketentuan akan dikenakan denda yang sudah diatur besaran nominalnya. Sanksi lainnya, barang muatan yang dibawa harus diturunkan. ”Tetapi ini kan enggak ada, uang dendanya itu enggak pernah tahu kemana. Nah, ini masuk unsur korupsinya,” urainya.

Menurut mantan Kepala Kejati Sumatera Barat (Sumbar) ini,jika petugas jembatan timbang memberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam perda, maka bisa menjaga keselamatan para sopir truk. Sebab, jika kelebihan muatan, maka akan mengkhawatirkan kondisinya saat berkendara. Sementara itu,Kepala Subdinas Perhubungan Darat (Hubdar) Dishub Sumut Darwin Purba mengatakan, mereka belum mendapat pemberitahuan resmi dari Kejati Sumut mengenai penangkapan tiga pegawai Jembatan Timbang Sibolangit.

Namun, menurut dia,Kepala Jembatan Timbang Sibolangit Rasman Pinem sudah melaporkan kasus ini kepada Kepala Dishub Sumut Rajali yang kini sedang berada di Jakarta. Darwin menjelaskan, selama ini petugas jembatan timbang selalu dibekali tentang sistem kerja, termasuk menghindari pungli. Kalau kemudian masih ada petugas yang tetap melakukan pelanggaran hukum, itu sudah di luar jangkauan. Apalagi, dia menegaskan, pungli itu sudah tegas dilarang oleh pimpinan.

Kata dia,pungli bisa terjadi atau dipicu beberapa hal yang dinilai belum maksimal dalam pengoperasian jembatan timbang. Di antaranya,belum adanya gudang yang menjadi tempat penyimpangan barang bagi truk yang kelebihan muatan. Padahal, perda sudah menegaskan adanya gudang sebagai tempat penitipan barang. Hingga saat ini, Dishub Sumut masih kesulitan membangun gudang di 12 jembatan timbang yang ada di Sumut. ”Tanahnya mahal karena orang ingin harus sesuai dengan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak).Mereka kantahu untuk gudang,”ujarnya.

Masalah lain belum adanya instentif bagi sekitar 800 petugas di seluruh jembatan timbang yang ada di Sumut. Ketiadaan insentif ini bisa mendorong petugas melakukan pungutan liar (pungli) atau menerima suap, apalagi mereka ditempatkan di daerah-daerah yang jauh dari kota.Pemberian insentif bagi petugas diharapkan bisa menjadi salah satu upaya meminimalkan tindakan yang melanggar hukum seperti pungli. ”Kita sudah sampaikan masalah ini DPRD Sumut.Pada dasarnya mereka menyetujuinya,” katanya. suharmansyah, rijan irnando purba

Sumber:http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/389317/37/

Kejari Panggil Lurah Pasar Baru Hari Ini MEDAN…

Kejari Panggil Lurah Pasar Baru Hari Ini

MEDAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan memanggil Lurah Pasar Baru Yasir Ridho untuk pemeriksaan dugaan korupsi dana retribusi sampah Kelurahan Pasar Baru sebesar Rp400 juta lebih.

Panggilan serupa juga disampaikan kepada Camat Medan Kota Irfan Siregar, dan Kepala Bidang (Kabid) Retribusi Dinas Kebersihan Kota Medan Zulkarnain Lubis. Pemanggilan staf Pemko Medan ini sesuai dengan surat panggilan No:R-42/N.2.10/ DEK.3/03/2011 tertanggal 22 Maret 2011. Ketiganya diharuskan hadir hari ini (26/3). Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejari Medan Fahrizal membenarkan adanya jadwal pemeriksaan Lurah Pasar Baru Yasir Ridho dan Kabid Retribusi Sampah Zulkarnain Lubis.

Namun, pihaknya belum bisa menjelaskan secara rinci perkembangan kasus tersebut.“Masih sedang kami teliti,belum bisa dipaparkan,” ucap Fahrizal. Dugaan korupsi dana retribusi sampah ini merupakan temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Dimana, dananya telah dikutip namun tidak disetorkan ke kas daerah.Tunggakan tersebut selama sebelas bulan atau mulai Februari sampai Desember 2010.

Setiap bulan dana yang harus disetorkan dari kelurahan tersebut sebesar Rp36.690.000. Sementara itu,Kabid Retribusi Dinas Kebersihan Kota Medan Zulkarnain Lubis mengaku belum tahu adanya surat pemanggilan terhadap dirinya.Dia juga tidak tahu menahu apakah dana retribusi sampah itu sudah disetorkan atau belum ditagih. Sebab, penyetoran uang retribusi sampah itu langsung ke Bank Sumut.

Lurah hanya memberikan slip bukti penyetoran kepada Dinas Kebersihan. Dia menegaskan bahwa selama ini Lurah Pasar Baru sudah sering diperingatkan untuk segera melunasi tunggakan itu.Namun, tidak juga diselesaikan.“ Surat peringatan imbauan terus kami layangkan. Tidak ada kami diamkan.

Namun, tidak juga diselesaikannya,” ungkapnya. Sementara itu, Lurah Pasar Baru Yasir Ridho tidak bisa ditemui dan dihubungi. Kabar yang beredar,Ridho sudah melunasi tunggakan tersebut. Begitu juga dengan Camat Medan Kota Irvan Syarif Siregar,tidak bisa dikonfirmasi karena telepon selulernya tidak aktif. reza shahab, suharmansyah

Sumber:http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/389269/37/

Kejati Bongkar Korupsi di Jembatan Timbang PDF Print…

Kejati Bongkar Korupsi di Jembatan Timbang PDF Print
Friday, 25 March 2011
MEDAN – Petugas Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) menangkap tiga pegawai Dinas Perhubungan (Dishub) Sumut yang bertugas di Jembatan Timbang Sibolangit,Deliserdang,Kamis (23/3) dini hari.

Ketiganya tertangkap tangan menerima suap yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. ”Tiga pegawai Dishub yang bertugas di Jembatan Timbang Sibolangit tertangkap tangan, saat mereka memungli (pungutan liar) sopir truk. Ini kasus pertama di Indonesia,”kata Kepala Kejati Sumut Sution Usman Adji di kantornya, kemarin.

Dia menjelaskan, selain mengamankan ketiga pegawai Dishub tersebut, tim intelijen juga menemukan barang bukti hasil pungli di lokasi senilai Rp16,4 juta, dan uang senilai Rp1,2 juta hasil retribusi sesuai yang tertera dalam buku registrasi sesuai buku register Peraturan Daerah (Perda) Sumut No14/2007.”Nominal yang Rp1,2 juta itu sesuai dengan yang ditulis pada laporan.

Sementara uang Rp16,4 juta itu hasil pungutan dan terdapat dalam tas,”bebernya. Mantan Kepala Kajati Sumatera Barat (Sumbar) itu memaparkan, sebelum melakukan penyergapan,tim intelijen lebih dulu melakukan pengintaian selama beberapa hari. Sehari sebelum penangkapan, tim intel memonitori petugas timbangan sejak Rabu (23/3) sore. ”Jadi, diintip terus dari mulai sore sampai tengah malam sebelum penyergapan,” urainya.

Ketiga oknum pengawai Dishub Sumut itu adalah Marlon Sinaga,Ahmad Sofyan dan Panal Simamora.Menurut Sution, perbuatan pungli yang dilakukan ketiga pegawai Dishub itu merupakan bagian dari tindak pidana korupsi, yakni Undang-Undang (UU) No 31/1999 yang sebagaimana diubah menjadi UU No 20/2001. ”Maka, perbuatan pungli atau suap dikatagorikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaiman tercantum dalam pasal 12 huruf a,b,dan e,”bebernya.

Sution menambahkan, sesuai instruksi Kejaksaan Agung pada 2008, seluruh aparatur jaksa hendaknya memberantas perbuatan pungli yang berdampak secara sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. ”Coba bayangkan itu uang Rp16,4 juta penghasilan sekitar satu minggu.Kalau sebulan berarti sekitar Rp65 juta.Ada berapa timbangan di Sumut ini, jadi kalau pertahunnya berapa uangnya itu,”tandasnya.

Ketiga oknum Dishub itu langsung ditetapkan tersangka dan ditahan di Ruamh Tahanan Negara (Rutan) Tanjung Gusta Medan. ”Berkasnya langsung saya tingkatnya menjadi penyidikan,”ujarnya. Sementara Asisten Intelijen Kejati Sumut Andar Perdana Widiastono menambahkan, peran masing-masing tersangka berbeda beda. Marlon Sinaga duduk di loket pembayaran. Ahmad Sofyan dan Panal Simamora bertugas menemui sopir truk untuk mengambil uang.

”Metode penangkapnya dengan cara menyamar menjadi kernet truk.Jadi,tim dapat mengetahui secara jelas bagaimana proses pungli tersebut, dan langsung tertangkap tangan,” imbuhnya. Sementara itu, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Nuryono menyatakan, sudah menjadi rahasia umum bahwa di jembatan timbang terjadi praktik pungli. Dia meyakini pungli sudah berlangsung lama, bahkan telah menjadi sebuah sistem di institusi pemerintahan ini.

”Mobil berjalan, tetapi pengukuran tidak terjadi.Kondisi ini menggambarkan bahwa menjadi sarang subur untuk praktik kutipan liar,”ucapnya. Perbuatan itu jelas korupsi karena merugikan negara dalam hal pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor jembatan timbang.

Sebab, seyogianya para sopir truk yang melampui batas beratnya dikenakan denda, namun denda itu justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. ”Ini menjadi warning kepala Dinas Perhubungan untuk mengawasi personelnya.Kalau perlu pejabat jembatan timbang itu dicopot saja,”ungkapnya. suharmansyah

Sumber:http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/389154/