Buron Korupsi Rp 400 Juta Ditangkap Jaksa di Kudus Jateng

Jakarta – Tersangka korupsi yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jawa Barat) ditangkap di Kudus, Jawa Tengah. Tersangka atas nama Mulyarso Denta itu dicokok pagi tadi.

“Ditangkap tadi pagi sekitar pukul 09.25 WIB,” ucap Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Tony T Spontana di kantornya, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Selasa (21/4/2015).

Tersangka ditangkap di Jl Pakis Indah gang 4 nomor 28, Jati, Kudus, Jawa Tengah. Dia berhasil dicokok atas kerjasama jaksa dari Kejari Banjar dan Kejari Kudus serta tim intelijen Kejagung.

‎Mulyarso telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Banjar berdasarkan surat perintah nomor Print 08/0.2.36/Fd.1/11/2014 tertanggal 10 November 2014. Dia terlibat kasus korupsi penyimpangan pengelolaan keuangan dana penyertaan tahun 2012 dan pengadaan tahun 2013 pada perusahaan daerah Banjar, Water Park.

“Jumlah kerugian negara akibat perbuatan tersangka diduga sebesar Rp 424.599.769,” pungkas Tony.

Jadi Calo dan Memeras, Dua PNS di Bogor Ditangkap Jaksa

Jadi Calo dan Memeras, Dua PNS di Bogor Ditangkap Jaksa
Selasa, 21 April 2015 | 09:34 WIB

BOGOR, KOMPAS.com – Kejaksaan Negeri Cibinong menangkap dua pegawai negeri sipil (PNS) berinisial HK dan DS yang diduga menjadi calo perizinan. Mereka ditangkap setelah aparat kejaksaan melakukan operasi tangkap tangan di Kompleks Pergudangan, Jalan Alternatif Sentul, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Senin (20/4/2015) kemarin.

Kepala Kejaksaan Negeri Cibinong Eko Bambang Riadi mengatakan, operasi tangkap tangan yang dilakukan tim intel Kejaksaan Negeri Cibinong berdasarkan laporan dari masyarakat atas pengurusan IMB. “Indikasinya, ada oknum PNS yang meminta sejumlah uang untuk mengurus IMB,” kata Eko.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, lanjut Eko, dua orang PNS tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka. “Dengan barang bukti dua buah amplop berisi masing-masing Rp 2,5 juta atau total seluruhnya sebesar Rp 5 juta, serta bukti kuitansi pembayaran,” kata dia.

Kedua tersangka dikenai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman 20 tahun kurungan penjara.

HK diketahui bertugas sebagai pengawas Wilayah Kecamatan Sukaraja pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah 1 Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor. Sedangkan DS bertugas di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sanitasi dan Kebersihan Wilayah Ciawi, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor.

Dua orang oknum PNS tersebut terbukti memeras seorang pengusaha bernama Endang Riyanti dengan modus pembuatan IMB di atas lahan seluas 1.000 meter persegi. Namun demikian, hingga satu tahun lamanya izin tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh dinas terkait.

Justru keduanya mengancam, jika pengusaha tersebut tidak memberikan imbalan pelicin hingga ratusan juta rupiah, proyeknya terancam ditutup.
Penulis: Kontributor Bogor, Ramdhan Triyadi Bempah
Editor: Glori K. Wadrianto

Kajati NTT : Akan Tuntaskan Kasus Korupsi di Kanwil Kemenag NTT

Tekat jajaran Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menuntaskan penanganan kasus dugaan korupsi perjalanan dinas di Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) NTT tidak main-main. Penyidik Kejati NTT tidak hanya membidik kroco-kroco atau bawahan yang terlibat dalam kasus itu, demikian dikatakan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTT, Domu Sihite, S.H, Selasa (8/1).

Dijelaskannya, tentang perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi dana perjalanan dinas di Kantor Wilaah (Kanwil) Kementerian Agama NTT.

Dikatakannya, agar tidak disebut membidik bawahan atau tajam di bawah saja yang terlibat dalam kasus itu, maka jajarannya akan menelisik siapa aktor intelektual dalam kasus tersebut.

Kendati demikian, penyidik akan melihat peran masing-masing pihak yang terlibat. Dan peranan itu, tidak bisa dipaksakan atas dasar suka atau tidak suka.

“Jangan karena dia mendapatkan sempretan yang bukan hak dia. Tetapi pertanyaannya, kenapa hal itu bisa terjadi. Orang bisa dinilai apakah dari awal sudah memiliki niat seperti itu dan niat itu diwujudkan dalam perbuatan. Dan perbuatannya itu menyalahi aturan dan menyalahgunakan wewenang. Dampak perbuatan menyalahi peraturan perundang-undangan dan dinilai ada potensi merugikan negara,”ujarnya.

Tentang perkembangan penanganan kasus itu, penyidik sementara melengkapi dokumen untuk kepentingan pengembangan penyidikan kasus itu. Laporan penyidik menyebutkan akan memanggil dua saksi untuk diperiksa lagi dalam kasus ini guna menentukan sikap berikutnya.

Tentang siapa yang dipanggil, semuanya diserahkan kepada penyidik. Ia mengkhawatirkan menyebutkan si A yang dipanggil ternyata yang datang dalam pemeriksaan si B.

Sihite menjelaskan, kasus itu naik dari penyelidikan ke penyidikan setelah 14 hari tim Kejati NTT melakukan penyelidikan. Padahal normalnya, rentang waktu penentuan kasus naik dari penyelidikan ke penyidikan paling cepat 30 hari.

“Penyelidikan langsung dilakukan di pidana khusus. Biasanya penyelidikan dilakukan tim intel. Tetapi saat itu tim intel sementara ada kegiatan lain. Tim penyelidik yang bekerja juga lembur untuk menuntaskan penanganan kasus ini,” jelas Sihite.

Ditanya siapa calon tersangka dalam kasus ini, Sihite mengatakan, penentuan calon tersangka berdasarkan keterangan yang dihimpun dan akan disesuaikan dengan perannya.

“Janganlah kami mendahulukan kekuatan tetapi membelakangkan hukumnya. Jangan sampai kami sampaikan si A tersangka, padahal belum dinilai fakta hukum apa peranannya,”pungkasnya.

Untuk diketahui, dugaan korupsi dengan modus perjalanan dinas fiktif menghabiskan dana sekitar Rp 1 miliar lebih mengguncang Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) NTT. Beberapa pejabat dan bendahara diperiksa penyidik Kejati NTT.

Penyidik Kejati NTT telah memeriksa 17 pegawai Kanwil Kemenag NTT sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana perjalanan dinas fiktif di instansi itu tahun anggaran 2010 lalu.(@rd)

(sumber tim redaksi website/Kejati NTT)

Kasus Korupsi Wali Kota Medan Berlanjut

ejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara memastikan tidak akan menghentikan penyidikan dugaan korupsi Rp 1,5 miliar dengan tersangka Wali Kota Medan Rahudman Harahap, ditenggarai ada penyelewengan anggaran tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa di jajaran pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan.
Kami sudah memeriksa beberapa saksi dari Pemkab Tapanuli selatan , “ujar Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Utara , Noor Rachmad (7/1).

Pemeriksaan ini dilakukan untuk melengkapi berkas penyidikan ,tersangka Rahudman Harahap yang pada saat kejadian berlangsung menjabat sebagai Sekretaris Daerah di Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.
Lebih lanjut Noor Rohmad mengatakan dalam pemeriksaan saksi dan sejumlah bukti yang mereka miliki sudah ditemukan dugaan kuat keterlibatan tersangka Rahudman, itu juga dikuatkan dengan hasil ekspos Tim Kejaksaan Agung ,juga berkasnya sudah dinyatakan lengkap atau P.21 maka akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Medan.

Untuk menyelesaikan kasus itu, Noor Rahmad telah membentuk Tim terdiri dari Bidang Intelijen dan Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara, seluruh Tim ini juga sudah bekerja mendalami penyidikan dan bergerak mencari bukti yang diminta oleh Kejaksaan Agung.

Kami sudah bergerak mencari bukti lainnya, SP3 itu bukan masa saya, tapi masa Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) yang lama pak AK Basyuni Masyarif, tapi saya komit menyelesaikan pengusutan korupsi di Sumatera Utara, kata Noor Rachmad(YUS).

Jaksa Bidik Dugaan Korupsi di BPPD Kesbang Karimun

Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Karimun mulai menyidik dugaan korupsi penyalahgunaan anggaran seiring berakhirnya tahun anggaran 2012, salah satunya , Jaksa Membidik dugaan penyalahgunaan anggaran di di Badan Pemberdayaan Desa dan kesatuan Bangsa (BPPD) Kesbang yang diimpin Usman Ahmad.
Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Karimun Supratman Khalik melalui Kepala Seksi Intelijen Hasbi Kurniawan mengatakan penyelidikan dugaan penyalahgunaan kewenangan dan anggaran bersumber dari anggaran daerah dan anggaran pusat.

Dikatakan , penyelidikan di BPPD Kesbang berdasarkan data awal dimiliki penyidik, dari situ mulai dilakukan pemanggilan yang sifatnya undangan untuk memberikan klarifikasi terkait temuan dugaan penyalahgunaan keuangan dan anggaran di salah satu badan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.

Akhir pekan lalu (4/1) yang dimintai klarifikasinya adalah Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan , senin pekan ini , sesuai surat panggilan akan hadir dua orang yakni Bendahara di BPPD Kesbang dan satu staf lainnya, bukti-bukti awal sudah kami kantongi namun belum terperinci, Jika memang alat bukti sudah lengkap dan cukup jelas akan ditingkatkan ke tahap penyidikan.(Yus)

Kejari Madiun Tahan Dua Tersangka Korupsi

Kejaksaan Negeri (Kejari) Madiun menahan mantan Kepala Bidang Perindustrian Diskoperindagta Kabupaten Madiun Ahmad Najib Farid dan Direktur CV Bresma Jaya Madiun, Daryono. Keduanya diduga terlibat kasus korupsi dana bantuan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) tahun 2008-2010 sebesar Rp.2,1 miliar.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Madiun, Sudarsana mengatakan, tersangka ditahan oleh Kejaksaan Negeri Madiun Senin (7/5). Penahanan dilakukan setelah melalui beberapa kali pemeriksaan dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi.

“Penahanan dilakukan kemarin Senin (7/5), setelah keduanya ditetapkan tersangka dan sempat mangkir hingga tiga kali atas panggilan Kejari Madiun” katanya.

Sudarsana menambahkan, kedua tersangka dijerat pasal 2 ayat (1) subsider pasal 3 UU No. 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Sudarsana, tindak korupsi yang dilakukan oleh keduanya tersebut diduga telah mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp 900 juta. Dan pihaknya juga berjanji akan terus mengembangkan kasus ini. “Kasus ini masih terus kita kembangkan. Karena bukan tidak mungkin masih ada orang lain yang terlibat sehingga jumlah tersangka bertambah,” tuturnya.

Farid dan Daryono ditahan terpisah. Farid datang ke kejaksaan lebih awal sekitar pukul 09.00 WIB sedangkan Daryono datang sekitar pukul 11.30 WIB. Setelah diperiksa selama beberapa menit, keduanya langsung ditahan dan dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas I Madiun.(Yudhi)