Kejaksaan Negeri Cianjur Sudah Tangani 6 Kasus Korupsi

CIANJUR, (PRLM).- Dalam tiga bulan terakhir (Januari – Maret 2011) Kejaksaan Negeri Cianjur telah menangani dan melaksanakan proses penyelidikan maupun penyidikan terhadap enam kasus tindak pidana korupsi. Kasus dugaan korupsi yang ditangani kejaksaan Cianjur diantaranya dugaan penyimpangan dana gempa, raskin, dan pengadaan alat cooling unit.

Hal itu dikatakan Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur Hj. Amik Mulandari, menjelaskan di tahun 2011 pihaknya sudah memproses enam perkara tindak pidana korupsi untuk dilakukan penuntutan.

Enam kasus itu diantarnya perkara dugaan penyimpangan bantuan dana gempa, raskin dan pengadaan alat cooling unit. “Belum P21 tapi sudah penyidikan, pemberkasan sudah, dan kita sedang nyusunnya,” katanya. Rabu (16/3).(A-116/kur)

Kejari Gresik Usut Kasus Korupsi

Penyidik Kejaksaan Negeri Gresik Jawa Timur saat ini sedang ngebut menyelesaikan berkas kasus tindak pidana korupsi, yang melibatkan tiga orang sebagai tersangka. Plt Kajari Gresik, I Gede Ngurah Sriada SH mengatakan, ketiga berkas dengan tiga tersangka itu dalam waktu dekat akan segera dikirim ke Pengadilan Tipikor di Surabaya, untuk segera disidang. Sebab sejak Januari 2011, semua persidangan kasus korupsi akan disidangkan di pengadilan tipikor.

“Karena di Jatim yang memiliki pengadilan tipikor hanya di Kota Surabaya, maka persidangan akan digelar di Surabaya,” ujar I Gede Ngurah Sriada di ruang kerjanya, Jumat (8/4).

Kajari menyebutkan, berkas kasus korupsi yang bakal segera dikirim ke Pengadilan Tipikor di Surabaya tersebut sebenarnya terdiri dari dua kasus namun tersangkanya ada tiga orang. Untuk kasus pembebasan tanah untuk Proyek Pembangkit Jaringan Jawa Bali dan Nusra (Prokiting JBN) PT PLN, di Desa Bambe Kecamatan Driyorejo Gresik, tersangkanya ada dua orang. Yaitu Slamet Hariyanto, General Manager JBN dan Sri Utami, Wakil Ketua Panitia Pembebasan Tanah.

Sedangkan berkas lainnya, melibatkan tersangka Achmad Tri Cahya, Kepala Desa Pacuh Kecamatan Balongpanggang Gresik yang diduga melakukan tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Pacuh sebesar Rp 300 juta.

(Sumber: Tim Redaksi Website Kejaksaan RI/ Kejari Gresik)

Mantan Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Dituntut 1 Tahun

Kasus korupsi dana perjalanan dinas DPRD yang berasal dari APBD Bojonegoro 2006-2007 yang menyeret 2 orang mantan wakil ketuanya, akhirnya divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, Kamis (07/04), Mochtar Setyo Hadi dan Maksun Amin keduanya dikenai hukuman 1 tahun penjara denda 50 juta subsidair 1 bulan kurungan.

Jaksa Penuntut Umum, Hanibal menyatakan pikir-pikir dan selanjutnya akan mengkonsultasikan dengan pimpinan untuk menempuh upaya banding, hal tersebut dilakukan mengingat vonis yang dijatuhkan hakim sangat jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 7 (tujuh) tahun penjara denda 200 juta dan subsidair 3 bulan penjara.

Ke-2 terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara berkelanjutan terbukti dengan adanya 290 lembar memo untuk mencairkan anggaran dalam kas bendahara yang kesemuanya tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya, akibatnya kerugian Negara mencapai Rp.13,2 milyar.

(Sumber : Tim Redaksi Website Kejaksaan RI/Kejari Bojonegoro)

Kejari Solo Panggil Enam Mantan Anggota DPRD

Kejaksaan Negeri (Kejari) Solo segera memanggil enam mantan anggota DPRD periode 1999-2004, yakni Satryo Hadinagoro cs dalam waktu dekat. Pemanggilan itu menyusul sudah diterimanya secara resmi surat pemberitahuan sekaligus salinan putusan MA yang memvonis para terdakwa kasus dugaan korupsi APBD tahun 2003, Satryo Hadinagoro cs berupa hukuman satu tahun penjara.

Menurut Kasipidsus, Sigit Kristanto, Jumat (8/4), Kejari secara resmi menerima surat pemberitahuan turunnya kasasi MA dari Pengadilan Negeri (PN) Solo. Surat pemberitahuan sekaligus salinan putusan itu bakal digunakan acuan utama guna mengeksekusi Satryo Hadinagoro cs dijebloskan ke Rutan kelas I Solo.

“Kami akan prosedural, artinya kalau surat dan salinan putusan itu sudah kami terima, otomatis kami akan melakukan putusan kasasi secepatnya,” katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, surat panggilan terhadap Satryo Hadinagoro cs untuk merealisasikan putusan kasasi sudah disiapkan. Diharapkan, surat panggilan tersebut segera mendapatkan persetujuan Kajari.

“Saya sudah laporkan ke pimpinan terkait turunnya kasasi itu. Saat ini, kami akan menunggu petunjuk pimpinan dengan menggelar rapat internal. Prinsipnya, eksekusi harus dilakukan secepatnya,” katanya.

Saat disinggung kapan perkirakan eksekusi dilakukan, Sigit Kristanto enggan mengomentari lebih lanjut. Pasalnya, hal tersebut masih dalam penggodokan internal Kejari.

Keenam mantan legislator yang bakal mendekam di penjara, yakni Gunawan M Su’ud, Zaenal Arifin, M Sahil Al Hasni, KRMH Satryo Hadinagoro, Bambang Rusiantono EMT, James A Pattiwael SE. Mereka dinyatakan bersalah oleh MA dalam kasus dugaan korupsi dana APBD.

Selain divonis satu tahun penjara, keenam mantan anggota DPRD itu juga diwajibkan membayar denda senilai Rp 50 juta dan biaya ganti rugi yang besarnyaberbeda-beda satu sama lain.

(Sumber: Tim Redaksi Website Kejaksaan RI/ Kejari Solo)

Ruslan Emba Hadiri Panggilan Jaksa

Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tanah proyek perluasan kantor Gubernur Sultra, Ruslan Emba, Rabu (6/4) telah hadir di Kejaksaan Tinggi Sultra untuk memenuhi panggilan penyidik.

Demikian dikatakan Kasi Penkum Kejati Sultra, Asrul Alimina SH, kepada tim redaksi website Kejaksaan R.I., Jum’at (8/4).

Asrul menjelaskan, dua tersangka, Amarullah, Sekretaris Pemerintah Kota Kendari (Sekot), dan Ruslan Emba, Kepala Badan Pertanahan Kota Kendari dijadwalkan pemeriksaannya pada hari yang sama.

“ya benar, dia telah hadir memenuhi panggilan penyidik,” tandasnya.(@rd)

(Sumber: Tim Redaksi Website Kejaksaan RI/Kejati Sultra)

Tiga Pejabat Karawang Ditahan

Kejaksaan Negeri Karawang, Kamis (7/4) telah menahan tiga pejabat Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang. Ketiganya yakni Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Yet Dimyati, Kabid Perencanaan Dede Supriyono dan Yani Widiyani, Kabag Pengendalian Program dan Sekda Kabupaten Karawang yang sebelumnya menjabat Kabid Perencanaan Dinas Bima Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang.

Demikian dikatakan Kasi Pidsus Kejari Karawang Aji Kalbu Pribadi kepada tim redaksi website Kejaksaan R.I., Jum’at (8/4).

“Ketiganya dituduh melakukan korupsi anggaran dana peningkatan jalan raya Badami Pangakalan,” ujarnya.

Dijelaskannya, penahanan dilakukan berdasarkan hasil penyidikan adanya dugaan korupsi proyek peningkatan jalan raya Badami Pangkalan. Ketiganya dijerat pasal 2 ayat 1, pasal 3, pasal 12 ayat 1 huruf e, dan pasal 15 jo pasal 18 UU 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(@sm)

(Sumber: Tim Redaksi Website Kejaksaan RI/Kejari Kerawang)