Jaksa se-Asia Pasifik dan Timur Tengah Sepakat Kerjasama Berantas Korupsi

Jakarta – Para jaksa se-Asia Pasifik dan Timur Tengah sepakat untuk meningkatkan kerjasama menanggulangi kejahatan lintas negara. Terutama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, perampasan aset dan ekstradisi.

“Para jaksa menyepakati kerjasama untuk perampasan aset dan ekstradisi perlu ditingkatkan,” ujar Jaksa Agung Basrief Arief dalam jumpa pers usai menutup pertemuan jaksa se-Asia Pasifik dan Timur Tengah di Hotel Sultan, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Sabtu (19/3/2011).

Basrief menjelaskan kejahatan transnasional yang menjadi fokus bersama adalah korupsi, money laundering, narkotika, cyber crime. “Kita juga akan bekerjasama dalam memberantas penyelundupan manusia,” sambung Basrief.

Pertemuan ini juga menghasilkan Deklarasi Jakarta yang merupakan bentuk komitmen bersama negara-negara anggota International Association of Prosecutor (IAP). Isinya, komitmen bersama jaksa dalam memerangi, mencegah, dan memberantas perkembangan kejahatan lintas negara.

Pertemuan berlangsung di Jakarta dari tanggal 16-19 Maret 2011. Perwakilan jaksa dari 33 negara di kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah mengikuti kegiatan tersebut.

(rdf/lh)

http://www.detiknews.com/read/2011/03/19/151213/1596308/10/jaksa-se-asia-pasifik-dan-timur-tengah-sepakat-kerjasama-berantas-korupsi

Iklan

Kajati Banten Tangani 78 Kasus Korupsi

Modus korupsi yang terjadi di Banten sangat beragam, Selama periode Januari hingga November 2010, sebanyak 78 kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten.

Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Joko Subagyo, di Serang, Kamis (9/12) mengungkapkan, dari 78 kasus yang ditangani, sebanyak 30 kasus di antaranya sudah di tingkat penyidikan dan 48 kasus korupsi sudah masuk dalam tahap penuntutan.

Kasus korupsi sebanyak itu terjadi di wilayah hukum Banten, baik itu di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten maupun di lingkungan pemerintah kabupaten/kota se-Banten. Jumlah kasus korupsi sebanyak itu terbilang sangat tinggi. Hal ini mengindikasikan budaya korupsi di Banten masih sangat tinggi.

Sementara itu, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Banten, Mukri mengatakan, hingga kini Kejati Banten baru berhasil menyelamatkan Rp 119 miliar keuangan negara dari penanganan kasus korupsi. Rinciannya, Rp 117 miliar uang negara berhasil diselamatkan dari kasus korupsi pemberian pinjaman uang kepada nasabah fiktif yang terjadi di Bank BRI Syariah Cabang Serang yang berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp 212 miliar.

“Sedangkan Rp 2 miliar sisanya, berhasil diselamatkan dari kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh Kejari se-Banten,” kata Mukri

Kejati Banten mendata potensi kerugian keuangan negara yang bisa diselamatkan dari perkara korupsi yang ditangani oleh Kejati Banten dan kejari se-Banten. Antara lain, Rp 8 miliar dari kasus korupsi yang tengah ditangani Kejati Banten, Rp 10 miliar dari 5 kasus korupsi yang tengah ditangani Kejari Cilegon, Rp 200 juta dari dua perkara yang tengah Kejari Serang, Rp 5,5 miliar dari 7 perkara yang ditangani Rangkasbitung, Rp 1,6 miliar dari 6 perkara yang ditangani Kejari Tigaraksa, Rp 788 juta dari 3 perkara korupsi yang ditangani Kejari Pandeglang, dan Rp 1,5 miliar dari 17 perkara yang ditangani kejari Tangerang.

“Karena itu peringatan hari anti korupsi se-dunia bukan hanya sekedar ceremonial belaka melainkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam penanganan korupsi,” kata Kajati Banten.

(Sumber: Tim Redaksi Website Kejaksaan RI/Kejati Banten)

Jaksa Antarnegara Keluarkan Deklarasi Jakarta

JAKARTA–MICOM: Pertemuan tingkat tinggi para Jaksa Agung peserta IAP (International Association of Prosecutor) menghasilkan Deklarasi Jakarta, Sabtu (19/3).

Jaksa Agung Basrief Arief menuturkan deklarasi ini berisi penegasan dari seluruh peserta IAP khususnya Jaksa dalam memerangi, mencegah dan memberantas perkembangan kejahatan lintasnegara. Pertemuan di Hotel Sultan, Jakarta, diikuti oleh 33 negara dengan jumlah peserta 195 orang.

“Hasil pertemuan tingkat tinggi berhasil merumuskan deklarasi bersama. Bentuk komitmen dalam memerangi kejahatan lintas negara,” ujar Basrief.

Adapun yang tertuang dalam deklarasi Jakarta tersebut adalah:

1. Adanya ancaman bahaya kejahatan transnasional bagi stabilitas dan keamanan seluruh negara di wilayah Asia Pasifik dan Timur Tengah.

2. Perlunya kerja sama regional antar kejaksaan yang komprehensif dan efektif.

3. Perlunya kesadaran negara untuk melawan dan mencegah meluasnya kejahatan transnasional.

Hasil terakhir, kerja sama dalam kebijakan hukum yaitu penawaran bantuan kepada pemerintah. (*/OL-9)

Basrief Arief Ingin Penuntutan Kasus Korupsi Ditangani Kejaksaan Agung Penulis : Donny Andhika

JAKARTA–MICOM: Jaksa Agung Basrief Arief menegaskan kewenangan penuntutan di negara manapun berada di tangan Kejaksaan.

Pernyataan yang dilontarkan Jaksa Agung ini terkait dengan permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan memperluas kekuatannya. Sebelumnya, KPK dikabarkan meminta wewenang untuk menjadi penuntut dan penyidik independen.

“Itu kan masih wacana. Masih mungkin ada pembahasan lanjutan. Jadi belum ada keputusan kalau masih wacana,” ujar Basrief yang ditemui dalam acara IAP (International Association of Prosecutor) di Hotel Sultan Jakarta, Sabtu (19/3).

Sebelumnya ICW menilai penyidik KPK seringkali tersandera konflik kepentingan ketika berhadapan dengan kasus-kasus yang melibatkan petinggi dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan.

Untuk itu, menurut evaluasi ICW beberapa waktu lalu, KPK perlu memperkuat sektor penuntut dan penyidik. Sebab, dari pantauan ICW, jaksa penuntut KPK kurang memanfaatkan pasal-pasal untuk menjerat tersangka tindak pidana korupsi. (*/OL-9)

Dua Buronan Kejati Sulsel Yang Ditangkap KPK Adalah Mantan Pegawai Telkom Adi Nugroho – detikNews

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap dua orang orang buronan dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Dua buronan tersebut adalah terpidana kasus pengadaan alat di PT Telkom Divisi Regional (Divre) VII Makassar.

“Kasusnya pengadaan alat Telkom di Sulawesi Selatan,” ujar Asisten Pidana Umum Kejati Sulsel Wisnu Barata di Gedung KPK Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Sabtu (26/3/2011).

Sayangnya Wisnu tidak ingat detail kasus apa yang menjerat kedua terpidana tersebut. Kedua orang tersebut bernama Koesprawoto yang menjabat sebagai mantan Kepala Divisi Regional Telkom Sulsel dan Eddy Sarwono Deputi Kadivregional Sulsel. Keduanya divonis 6 tahun penjara dan ganti rugi Rp 30 miliar.

“Pada awalnya tidak melakukan penahanan, karena memang dibebaskan oleh hakim. Tetapi jaksa mengajukan kasasi ke MA, dan dikabulkan. Keputusan kasasinya 2009, tetapi baru sampai Kejati 2010,” imbuhnya.

Wisnu mengatakan pihaknya kesulitan mencari buronan tersebut karena sebelumnya hakim tidak menahan keduanya. Wisnu juga mengatakan masih ada satu orang lagi yang belum tertangkap yakni Heru Suyanto.
“Kita masih mencari keberadaan yang bersangkutan,” jelasnya.

Sementara itu Ketua Tim Supervisi KPK Heru Sumartono mengatakan Kusprwoto ditangkap sebuah kos-kosan di daerah Setiabudi. Kemudiaan Edi Sarwono ditangkap di daerah Gondang dia.

“Kami diminta bantuan untuk menginformasikan tempat dimana keberadan dua terpidana itu dan kami diminta menghadirkannya. Kemudian tadi malam melakukan penangkapan,” jelasnya.

Kini kedua tahanan tersebut akan dibawa kembali ke Makassar Sulawesi Selatan sore ini. Keduanya dibawa mobil Kijang Inova hitam dengan nopol B1532VAQ. Tampak juga empat buah ransel ukuran besar dibagasi mobil tersebut.

(mpr/gah)

http://www.detiknews.com/read/2011/03/26/164332/1601930/10/dua-buronan-kejati-sulsel-yang-ditangkap-kpk-adalah-mantan-pegawai-telkom?9911032