Kejaksaan Sidik Korupsi di Ditjen Pajak

JAKARTA, KOMPAS.com – Kejaksaan Agung tengah menyidik dugaan korupsi pengadaan alat-alat sistem informasi di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tahun 2006 senilai Rp 43 miliar.

Pengusutan kasus itu merupakan tindak lanjut dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Arnold Angkouw, Kamis (3/11/2011) di Jakarta, menjelaskan, pihak Ditjen pajak awalnya tidak kooperatif, karena tidak mau menyerahkan berkas atau dokumen terkait yang diminta penyidik Kejagung.

“Kami tentu tidak bisa menunggu lama. Jadi kami langsung lakukan penggeledahan. Ternyata kami temukan dokumennya di kantor pelayanan Jakarta Barat. Berarti dikumen tersebut sudah dipindahkan dari kantor pusat. Ini menunjukkan mereka tidak bertikad baik,” kata Arnold.

Menurut Arnold, kasus ini ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan sekitar dua minggu lalu. Namun, kejaksaan belum menentukan tersangkanya.

Dalam audit proyek tersebut, BPK menemukan kejanggalan senilai Rp 12 miliar. Menurut Arnold, dalam kasus ini ada dugaan mark-up (penggelembungan harga) alat-alat sistem informasi. Mark up dilakukan dengan mengubah spesifikasi alat menjadi lebih murah dari yang dilaporkan.

Penyidik mengenakan pasal Pasal 2 dan Pasal 3 UU 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta Keputusan Presiden Nomor 80 tentang pengadaan barang dan jasa.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s