Kejari Surabaya Sidik Korupsi di Sekolah

Penyidikan dugaan korupsi Bopda di SMA Kartika akhirnya rampung. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya Mukri telah menunjuk empat Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menyidangkan kasus ini.

Empat JPU tersebut adalah Wayan Yudistira, Karimudin, Farida dan Nurl Hisyam. Empat Jaksa ini saat ini sedang menyiapkan rencana dakwaan guna persiapan pelimpahan berkas ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

“Berkas sudah P-21 namun belum tahap II atau penyerahan berkas dan tersangka dari penyidik ke JPU, saat ini sedang disusun rendaknya,” ujar Kasi Pidsus Kejari Surabaya, Nurcahyo Jungkung Madyo SH, Kamis, (28/7).

Sebelum berkas dilimpahkan, pihaknya juga telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim untuk melakukan audit terkait kerugian negara akibat kasus ini. “Kami memang ingin mengetahui secara pasti berapa kerugian negara dari kasus ini, dan kerugian negara sudah diketahui sekitar Rp300 juta,” tegasnya.

Dalam kasus ini, pihak Kejari telah menetapkan Kepala sekolah SMA Kartika IV-3 Soeparno WS sebagai tersangka. Selain Soeparno, penyidik juga menetapkan Rudi Karijanto selaku ketua komite sebagai tersangka dalam kasus penyelewengan dana Bopda 2009.

Penetapan tersangka terhadap keduanya karena dianggap pihak yang paling bertanggungjawab dalam kasus ini. Kedua orang tersebut yang mengajukan proposal, menyelewengkan anggaran dan membuat pertanggungjawaban palsu. ”Keduanya pihak yang paling bertanggungjawab dalam kasus ini, sebab laporan pertanggungjawaban mereka dalam kasus Bopda adalah fiktif,” ujar Nur Cahyo.

Dijelaskannya, dana yang diselewengkan tersebut misalnya honor untuk guru, dalam laporan pertanggungjawaban ada laporan honor untuk guru. Namun setelah dicek, para guru tidak pernah menerima dana.Dari jumlah total dana yang dikucurkan ke SMA Kartika yakni Rp 1,2 miliar, dana yang diselewengkan adalah sekitar Rp 300 juta.

SMA Kartika sendiri menerima kucuran dana hibah dari Pemkot ini secara bertahap, yakni pada Januari-Juni 2009 sekitar Rp 405 juta, periode II Juli-Desember 2009 Rp 387 juta, dan periode III, Januari-Juli 2010 Rp 387 juta. ”Keduanya kita jerat pasal 2,3,9 UU 31 tahun 1999 dirubah UU 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” tukas Nur Cahyo.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s