Selamat Ulang Tahun Bapak dan Ibu Jaksa

Oleh J.FUDHOIL YAMIN

Perdebatan tentang menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur penegak hukum di negara kita ini sudah menjadi fenomena keseharian.

Korps Adhyaksa yang pada tanggal 22 Juli 2011 ini berulang tahun, adalah salah satu institusi penegak hukum yang menjadi sorotan tajam dan dianggap sebagai penyumbang munculnya ketidak percayaan masyarakat terhadap aparat hukum.

“Ketidakpercayaan masyarakat pada lembaga Kejaksaan, berada pada titik nadir” kata Jaksa Agung R.I. Hendarman Supanji tempo hari.

Bagi Institusi Kejaksaan, kondisi semacam ini tidak pernah dibiarkan dan seperti berpacu dengan waktu, korps Adhyaksa saat ini sedang giat melakukan upaya-upaya pembenahan dalam mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat.

Berbagai aturan, kebijakan, diantaranya kebijakan tentang ‘reformasi birokrasi kejaksaan’ sebagai upaya untuk melakukan perubahan mind set, culture set pegawai Kejaksaan dan khususnya Jaksa/Penuntut Umum diimplementasikan melalui 6 (enam) Peraturan Jaksa Agung, yaitu Perja tentang Rekruitment, Perja tentang Pendidikan dan Pelatihan, Perja tentang Standart Minimum Profesi Jaksa, Perja tentang Pembinaan Karir, Perja tentang Kode Perilaku Jaksa, Perja tentang Pengawasan ; pemberlakuan sistem IPKJ (Instrumen Penilaian Kinerja Jaksa); website Kejaksaan R.I. sebagai wujud sistem transparansi ; Kebijakan Optimalisasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi ; Pembenahan dan Penyempurnaan Standart Operating Procedure (SOP) serta pencanangan konsep perbaikan pendapatan melalui sistem remunerasi, semuanya itu adalah gambaran nyata dari beberapa upaya yang dilakukan korps Adhyaksa untuk mendapatkan lagi kepercayaan masyarakat.

Penulis tidak mengulas upaya-upaya tersebut, yang sekarang sedang giat-giatnya berlangsung, tetapi penulis mencoba mengulas ‘kesulitan lain’ bersifat tekhnis yuridis yang dihadapi oleh ‘hamba hukum’ seorang Jaksa/Penuntut Umum ketika menjalankan kewenangannya pada tahap pemeriksaan persidangan, sebuah tahapan yang tersulit dalam system proses penuntutan, karena proses ini berkaitan dengan konsep mekanisme control (doelmatigheidstoetsing), sistem beban pembuktian yang diemban oleh Jaksa/Penuntut Umum.

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (KUHAP UU No. 8 Tahun 1981).

Dalam definisi ini ada hal prinsif yang mesti digaris bawahi dalam pelaksanaan kewenangan Jaksa / Penuntut Umum, yaitu kewenangan Jaksa/Penuntut Umum itu adalah berdasarkan atau dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini KUHAP.

Undang-undang inilah (baca KUHAP) yang membatasi ruang gerak Jaksa/Penuntut Umum dalam proses penegakan hukum dari hulu sampai bermuara ke persidangan.

Prinsif ini adalah ciri sebuah negara yang menganut azas legalitas hukum, sehingga dengan sistem azas legalitas hukum ini, maka setiap tindakan Jaksa/Penuntut Umum kental dengan tindakan yang legalitas formalitas.

Jaksa/ Penuntut Umum dalam sistem legalitas ini, melihat sesuatu peristiwa hukum dimulai dengan sudut pandang : dasar hukumnya apa, apakah memenuhi unsur pasal atau tidak. Seperti inilah ciri pandangan legalitas, sebuah peran yang wajib ‘dimainkan’ oleh Jaksa/Penuntut Umum.

Sehingga dalam suatu tahapan proses semacam ini, orang bisa saja menganggap Jaksa/Penuntut Umum sebagai personal yang kaku, personal yang tidak memiliki rasa ‘sense of crisis’.

Pada tayangan televisi yang menayangkan proses penanganan kasus, misalnya, situasi ini termanfaatkan oleh pihak-pihak yang berseteru dengan Jaksa/Penuntut Umum. Masyarakat kebanyakan yang terbiasa dengan tontotan ‘infotainment’ menjadikan Jaksa/Penuntut Umum dalam tayangan ini sebagai tontotan yang kaku dan terpinggirkan.

Lantas, benarkah Jaksa/Penuntut Umum tidak memiliki ‘rasa keadilan’, tidak memiliki ‘sense of crisis’?

Sebagaimana manusia-manusia lainnya, sebagaimana umat ciptaan Allah SWT, Tuhan Yang maha Esa, rasa keadilan itu pasti ada.

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil” (Q.S.An-Nisa : 58).

Dalam proses persidangan, ungkapan rasa keadilan ini, akan diungkapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum melalui Surat Tuntutan (Rekuisitoir).

Nah, pada saat tahapan rekuisitoir/ Tuntutan inilah, muncul pergulatan kemanusiaan, muncul problem yang tidak jarang terjadi yaitu, fakta yang terungkap dipersidangan jauh berbeda dengan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik atau kalaupun fakta persidangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan terjadi presure publik yang masif ( kasus Prita Mulyasari , misalnya).

Dari kedua contoh fakta ini , apa yang harus dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum ? Disinilah problem esensielnya. Kalau berpegang kepada rasa keadilan an sich dan ‘sense of crisis’, maka jawabannya adalah ‘terdakwa mesti dituntut bebas’, pertanyaan selanjutnya adalah : bisakah Jaksa/Penuntut Umum menuntut bebas ?

Kewenangan Jaksa Penuntut Umum

Dalam KUHAP dikenal ‘putusan bebas’, tetapi KUHAP tidak mengenal istilah ‘tuntutan bebas’.

KUHAP hanya mengenal tuntutan atau rekuisitur sebagai kewenangan penuntut umum, yaitu “setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana”.

Kewenangan Jaksa/Penuntut Umum berawal dari proses yang disebut dengan ‘prapenuntutan’.

Apabila dicermati dalam proses ‘prapenuntutan’ ini, timbul kesan bahwa tuntutan bebas itu menjadi tidak relevan, menjadi irasional, karena KUHAP memberikan ruang luas bagi Jaksa/Penuntut Umum untuk melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat Penyidik sebelum diperiksa dipersidangan.

Namun bila dicermati lebih lanjut , ternyata prapenuntutan ini adalah kegiatan teknis juridis yang bersifat administratif, dimana Jaksa/Penuntut umum hanya menerima dan meneliti berkas perkara/Berita Acara Pemeriksaan.

Penelitian ini biasanya berkisar, apakah keterangan-keterangan saksi mempunyai ‘nilai’ tentang kesalahan tersangka, apakah keterangan saksi-saksi itu berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya , apakah penggunaan pasal sangkaan terhadap tersangka telah tepat, apakah penyidik dalam melakukan kewenangannya, misalnya menyita, menggeledah, menangkap, menahan tersangka telah sesuai aturan hukum, dan lain sebagainya.

Semua proses prapenuntutan tersebut dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam kegiatan membaca berkas perkara/Berita Acara Pemeriksaan.

Apabila hasil penelitian administratif tadi dianggap ‘lengkap’ (P-21) , maka berkas perkara/Berita Acara Pemeriksaan tersebut dilimpahkan ke Pengadilan.

Di Pengadilan inilah awal perjalanan untuk membuktikan : apakah berkas perkara/Berita Acara Pemeriksaan tadi adalah berkas perkara/Berita Acara Pemeriksaan yang mengandung nilai kebenaran materiell atau kebenaran sesungguhnya.

Berkas perkara/Berita Acara Pemeriksaan ini dibuka, diperiksa, diteliti oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum , Penasehat Hukum dalam sebuah persidangan yang terbuka untuk umum (kecuali dalam persidangan tertentu).

.

Semua pihak yang terlibat hadir dan bertatap langsung, berbicara, bersaksi, menyampaikan pendapat, menyampaikan protes/sanggahan, menyampaikan permintaan dengan bebas, bahkan dengan sumpah.

Maka dalam situasi persidangan seperti inilah berkas perkara/Berita Acara Pemeriksaan menjadi “hidup” dan “berbunyi”.

Dari sinilah muncul problem yang penulis sampaikan diatas, yaitu ditemukan fakta persidangan yang berbeda dengan Berita Acara Pemeriksaan atau terjadi presure publik yang masif.

Kita masih ingat tentunya, pada kasus yang melegenda yaitu kasus Sengkon dan Karta yang dipidana sebagai pembunuh pada tahun 1977, setelah menjalani hukuman penjara, ternyata dalam persidangan Peninjauan Kembali /PK Sengkon Karta adalah bukan pembunuh, kasus pembunuhan Asrori Jombang, dalam kasus ini terdakwa Imam Khambali alias Kemat dan Devid Eko yang dituduh membunuh Asrori terbukti bukan pembunuh Asrori, kedua terdakwa ini hanya korban salah tangkap penyidik, dalam kasus yang sama juga menimpa Iwan Setiawan Bandung, kasus Asun, Fu Yang Li, A Liong di Singkawang Pontianak, kasus Lanjar Sriyanto , kasus Usep Cahyono pedagang asongan yang disangka memiliki satu paket ganja, Usep mengadukan ketiga polisi yang menangkapnya karena Usep merasa dianiaya dan salah tangkap dan Majelis Hakim memutus bebas pada putusan sela dan banyak kasus lainnya, yang menguatkan bahwa terdapat problem bagi Jaksa/Penuntut Umum dalam mengemban ‘misi’ hukum yang legalitas formalitas ini.

Manakala Jaksa/Penuntut Umum dihadapkan kepada fakta persidangan yang senyatanya lemah untuk membuktikan kesalahan terdakwa, maka instrumen hukum yang semestinya diambil dalam memenuhi keadilan tadi adalah TUNTUT BEBAS, namun instrumen ini tidak disediakan oleh KUHAP , sehingga dalam kondisi yang dihadapi seperti ini, Jaksa/Penuntut Umum menjadi sulit untuk mengambil sikap, sulit mengemukakan rasa keadilannya, yang muncul dalam kondisi ini justru kegamangan, bahkan bisa menjadi gagap, Jaksa Penuntut Umum menjadi tidak mandiri dan ‘menyerahkan keadilan’ kepada Majelis Hakim yang mengadili.

Proses penuntutan didalam persidangan adalah berkaitan dengan mekanisme control (doelmatigheidstoetsing), maka semestinya dalam pencapaian system beracara secara benar/procedural due process, instrument tuntutan bebas tersebut semestinya diberikan kepada Jaksa/Penuntut Umum.

Senyatanya KUHAP (UU No 8 Tahun 1981) sebagai landasan hukum operasionalisasi law inforcement, sebagai landasan hukum legalitas formalitas , tidak menyinggung, tidak memberikan ruang yang luas dan bebas , tidak memberikan kepastian hukum kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk menentukan sikap yang lebih luas dan bertanggung jawab sebagai wujud mekanisme control (doelmatigheidstoetsing) terhadap fakta persidangan.

KUHAP memang menyinggung kemungkinkan Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan apabila hasil penyidikan tidak terdapat cukup bukti, tersangka meninggal dunia, nebis in idem dan kadaluarsa.

Namun sekali lagi, pasal ini berada dalam mekanisme ‘prapenuntutan’ sebagaimana yang dikemukakan diatas dan sudah pasti apabila tersangka meninggal dunia penuntutan juga pasti akan berhenti , sehingga dalam praktek, kewenangan ini hampir tidak pernah digunakan oleh Jaksa/Penuntut Umum.

Jaksa/Penuntut Umum sebagai dominus litis, sebagai lembaga pemilik hak penuntutan harus benar-benar mampu berperan dan diberikan peran yang lebih luas dan bertanggung jawab, khususnya dalam proses persidangan sebagai pengemban tegaknya supremasi hukum , pengemban misi bagi perlindungan dan penegakan hukum yang berkeadilan, responsif terhadap rasa keadilan masyarakat serta melindungi martabat dan harga diri Jaksa/Penuntut Umum itu sendiri.

Disamping itu , dalam suasana belum sepenuhnya aparatur penegak hukum memiliki kemampuan dalam penerapan konsep pembuktian akkusatoir dalam proses law enforcement, dan dalam era dinamika masyarakat yang semakin terbuka dan bermunculannya permasalahan-permasalahan hukum yang ‘complicated’, maka wajar

Pasal 14 KUHAP , seyogyanya direvisi dengan mencantumkan, menambah kewenangan Jaksa/ Penuntut Umum untuk dapat menuntut bebas, sehingga selanjutnya dapat menjadi payung hukum dan kepastian hukum bagi Jaksa/Penuntut Umum.

Dan yang tidak kalah penting adalah, seyogyanya menjadi panggilan nurani bagi Jaksa/Penuntut Umum untuk menjadi penyerta dalam membangun keberanian melakukan terobosan-terobosan hukum (rule breaking), dalam skala internal dan dalam konteks tulisan ini, memiliki keberanian untuk mengkoreksi dan merumuskan kembali doktrin Jaksa/Penuntut Umum “keberhasilan penuntutan adalah ketika terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman”.

“Para penyelenggara hukum dinegeri ini hendaknya senantiasa merasa gelisah apabila hukum belum bisa membikin rakyat bahagia. “ (Satjipto Rahardjo 2007 “Membedah Hukum Progresif” ).

Selamat Ulang Tahun Bapak dan Ibu Jaksa.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s