Warga Mamasa Marah Maunya Obednego segera Dipenjara

MAMASA, SP – Warga Kabupaten Mamasa, Sulbar, sangat mendukung keputusan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk segera memecat Obednego Depparinding sebagai Bupati Mamasa. Selama ini, masyarakat Mamasa, memang kurang sreg atas kepemimpinan Obednego.

Buktinya, begitu mendengar bupatinya dinyatakan bersalah, mereka lantas mendatangi gedung kantor DPRD Mamasa, dan merusaknya. Mereka ingin segera melihat Obednego segera masuk penjara.

Sementara itu, di Jakarta, begitu Mendagri mengetahui bahwa MA menjatuhkan vonis bersalah terhadap Obednego, Mendagri langsung mengeluarkan pernyataan akan segera memberhentikan Obednego Bupati Mamasa, “Saya sisa menunggu usulan tertulis dari Gubernur Sulawesi Barat untuk memberhentikan Bupati Mamasa,” kata mawan Fauzi, 6 Mei, pekan lalu.

Surat Usulan Pemberhentian
Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh harus mengeluarkan surat pengusulan penonaktifan Bupati Mamasa Obed Nego Depparinding, terkait putusan MA tersebut.

Kasus ini sangat jelas, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pejabat negara. Bahwa Presiden bisa memberhentikan pejabat negara yang telah mendapatkan vonis secara sah dari pengadilan yang telah terbukti melakukan tindak pidana.

Menurutnya, Gubernur Sulbar sudah seharusnya menyampaikan pemberhentian Bupati Mamasa kepada Mendagri. Keinginan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Obed Nego yang juga Ketua DPD Golkar Kabupaten Mamasa, dinilai Anwar Rahim sah-sah saja,
tetapi tidak harus menghentikan putusan MA dalam rangka penegakan supermasi hukum
sesuai amanah Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi.

Kasus Ketika Obed Ketua DPRD
Perbuatan korupsi yang dilakukan Obednego, bukan setelah dia jadi bupati, tetapi ketika dia menjabat Ketua DPRD Mamasa. Perbuatan korupsi tesebut dilakukan Obednego secara berjamaah bersama 23 anggota DPRD Mamasa periode 2004-2009.

Itulah sebabnya MA dalam vonisnya, tidak hanya menghukum Obednego satu tahun delapan bulan penjara, tetapi juga menjatuhkan hukuman yang sama terhadap 23 anggota DPRD Mamasa periode 2004-2009.

Obednego dan 23 anggota dewan tersebut, terbukti melakukan tindak pidana khusus korupsi karena menyelewengkan dana sekretariat DPRD Mamasa sehingga negara dirugikan sebesar Rp1.280.945.000.

Sempat Lolos di PN Polman
Perbuatan korupsi Obednego dan anggota DPRD Mamasa, pernah disidangkan di Pengadilan Polewali pada tahun 2010. Dalam putusannya, PN Polewali membebaskan ke-24 terdakwa, termasuk Obednego.

Putusan PN Polman melambungkan Obednego “di atas angin,” karena Majelis Hakim di PN Polman membebaskan Obednego CS dari segala dakwaan jaksa.

Putusan bebas ini pula yang menyebabkan Obednego melenggang bebas mengikuti Pilkada Mamasa. Bahkan, dengan dukungan penuh dari Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh, Obednego berhasil memenangi pilkada, dan akhirnya Obednego yang berpasangan dengan Ramlan, jadi Bupati dan Wakil Bupati Mamasa.

Kejari Polman Ajukan Kasasi
Kembali ke perkara korupsi. Menanggapi putusan bebas PN Polman terhadap Obednego, Jaksa yang menuntut Obednego melayangkan kasasi ke MA. Dalam permohonan kasasinya, Kejari Polewali Mandar menyebutkan, bahwa putusan majelis hakim PN Polewali yang membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan penuntut umum bukan merupakan pembebasan murni.

MA menilai, Majelis Hakim PN Polewali, dinilai salah dan keliru menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang didakwakan dalam unsur melawan hukum pasal 2 UU nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.
Majelis hakim PN Polewali, kata pemohon, seharusnya tidak langsung melegalkan perbuatan para terdakwa dalam penerimaan honor-honor dan seterusnya karena telah dianggarkan dalam APBD. Perbuatan tetap melawan hukum apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan walaupun telah dianggarkan dalam APBD.

Alasan-alasan yang diajukan pemohon ternyata bisa diterima majelis hakim MA. Hakim MA menjelaskan, bahwa judex facti (hakim tingkat pertama dalam hal ini PN Polewali) salah menerapkan hukum karena judex facti telah keliru dalam pertimbangannya.

Dalam amar putusannya, majelis hakim MA menjelaskan, bahwa telah terjadi duplikasi yang membebani anggaran daerah. Duplikasi anggaran itu terdapat pada penerimaan biaya honor tim-tim dan panitia, biaya BBM, dan biaya penunjang yang diterima setiap bulan oleh para terdakwa.
Meski duplikasi anggaran tersebut sudah dikembalikan oleh terdakwa namun tidak dapat menghapus hukuman. “Adanya pengembalian kerugian negara oleh para terdakwa tidak dapat menghapus pidana pelaku,” kata Mansur Kartayasa.

Berkat kecermatan pemeriksaan yang dilakukan MA, akhirnya MA, memutuskan: “Menyatakan terdakwa turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut, sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Negeri Polewali,” petik Hakim P1, Imam Harjadi seperti dirilis MA melalui situs resmi mahkamahagung.go.id, Kamis 5 Mei. Putusan MA atas perkara ini bernomor 2440 K/Pid.Sus/2010, hari Kamis, tertanggal 17 Maret 2011 dengan nomor Surat Pengantar W22-U21/951/Pid.07/IX/2010. Putusan tersebut menjelaskan, selain Imam Harjadi, sidang kasasi juga ditangani hakim anggota; Mansur Kartayasa, dan Zaharuddin Utama, dibantu panitera pengganti Tety Setiawati Siti Rochmat. Sedangkan putusan kasasi yang membatalkan putusan PN Polewali bernomor 11/Pid.B/2010/PN.Pol, tanggal 3 Mei 2010.

Selain hukuman penjara, Obednego juga dihukum denda sebesar Rp50 juta. Apabila Obednego tidak membayar denda ini, dia harus menjalani hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan.

Tidak puas dengan putusan ini, Kejari Polewali melayangkan kasasi ke MA. Putusan MA yang memvonis Obednego Cs 1,8 tahun penjara sama dengan tuntutan Kejari Polewali Mandar.

Dalam permohonan kasasinya, Kejari Polewali Mandar menyatakan ke-24 terdakwa sebagaimana diuraikan telah menguntungkan diri sendiri. Sehingga terdakwa dinyatakan merugikan keuangan negara Cq Pemda Kabupaten Mamasa sebesar Rp1.280.945.000.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3 jo. Pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (uka)

Segera Dipecat
“Kami konsisten dengan aturan yang ada. Kalau saya ada di Jakarta, maka begitu usulan gubernur diterima, pada saat itu juga akan diproses SK pemberhentiannya,” kata Gamawan seperti disampaikan Kapuspen Kemendagri, Reydonnyzar Moenek.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan mengamini pernyataan Mendagri. Dia mengatakan putusan Mahkamah Agung tersebut sudah bersifat inkracht atau bersifat tetap.

Obednego memang masih memiliki hak untuk menempuh upaya hukum luar biasa, yakni Peninjauan Kembali (PK). Namun, itu tidak menghalangi eksekusi putusan Mahkamah Agung tersebut.

Djohermansyah mengatakan Kementerian Dalam Negeri kini tinggal menunggu usulan pemberhentian dari Gubernur Sulbar. Dia menjamin SK pemberhentian tersebut akan terbit tidak lebih dari dua hari.
“Jika usulan dari gubernur masuk hari ini, maka paling lama dua hari, SK pemberhentian tetap dari Menteri Dalam Negeri sudah akan keluar,” tegasnya.

Pemberhentian tetap itu mengacu pada pasal 30 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Di situ disebutkan bahwa presiden bisa memberhentikan kepala daerah/wakil kepala daerah tanpa melalui persetujuan DPRD.

Syaratnya jika kepala daerah yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana melalui putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
Hal itu kemudian diperkuat pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pada pasal 127 ayat 3 disebutkan bahwa Menteri Dalam Negeri memproses pemberhentian bupati/wakil bupati dan/atau wali kota/wakil wali kota yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi melalui usulan gubernur.

Bupati Mamasa Obednego Depparinding divonis 1,8 tahun penjara dalam kasus korupsi dana sekretariat DPRD Mamasa periode 2004-2009 senilai Rp1,2 miliar. Saat itu Obed menjabat ketua DPRD Mamasa.

Tak hanya Obed yang divonis bersalah. Ada 23 anggota DPRD Mamasa periode 2004-2009 yang ikut divonis bersalah atas kasus tersebut. Enam orang di antaranya terpilih kembali menjadi anggota DPRD Mamasa periode 2009-2014.
Sebenarnya vonis MA tersebut sudah diputuskan sejak 17 Maret 2011 lalu. Namun, baru tercium ke publik pekan ini. Djohermansyah Djohan mengatakan bahwa ada kesan kasus ini sengaja disembunyikan oleh pihak tertentu.
“Kok didiamkan ya. Mestinya gubernur segera melaporkan ke kami (Kementerian Dalam Negeri),” katanya.

Ramlan Gantikan Obed
Berdasarkan UU 32 Tahun 2004 dan PP 6 Tahun 2006, jika bupati diberhentikan, maka wakil bupati otomatis diangkat menjadi bupati. Itu artinya, Wakil Bupati Mamasa Ramlan Badawi bakal naik pangkat menjadi orang nomor satu di Mamasa hingga 2013.

Terkait pengisian jabatan wakil kepala daerah yang lowong diatur dalam Pasal 131 ayat 2 PP 6 Tahun 2005. Di situ disebutkan bahwa jika sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan, maka kepala daerah mengusulkan dua nama calon wakil kepala daerah untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.

Dua nama calon wakil kepala daerah yang disetor oleh kepala daerah adalah berdasarkan usulan partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan. Artinya parpol atau gabungan parpol yang mengusung pasangan Obednego-Ramlan lalu.

Sementara anggota DPRD yang masih menjabat sekarang juga dianggap sudah tidak memenuhi syarat lagi. Dengan demikian, mereka bakal segera menjalani proses pergantian antarwaktu (PAW) .

Direktur Fasilitasi Kepala Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Doddy Riatmadji, mengatakan, Bupati Mamasa, Obednego Depparinding harusnya sudah dinonaktifkan sejak berstatus terdakwa di Pengadilan Negeri Polewali. Kasus korupsi yang membelit Obednego bersama 23 anggota DPRD Mamasa 2004-2009 ini sudah disidangkan sejak 8 Februari 2010.

“Harusnya sejak berstatus terdakwa, Obednego harus sudah diberhentikan sementara. Sebab saat kasus ini disidangkan di PN Polewali, Obednego sudah menjabat sebagai Bupati Mamasa,” kata Doddy, kemarin. (uka-jpnn)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s