Kejari Mamuju Sita Rp 28 Juta dari Mappinawang

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju Sulawesi Barat, La Kamis menyatakan telah menyita uang senilai Rp 80 juta lebih. Uang itu sebagian disita dari pengacara KPU Mamuju, Mappinawang, dan sebagian lagi dari anggota KPU Mamuju. Uang itu dianggap sebagai kerugian negara yang harus dikembalikan ke kas negara.

“Memang betul kami sudah menyita uang hasil kerugian negara dalam kasus yang menimpa Mappinawang beberapa waktu lalu,” terang La Kamis kepada wartawan di Kejati Sulsel, Jumat (13/5/2011).

Dia mengatakan khusus dana yang disita ditangan mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel ini senilai Rp 28 juta, selebihnya itu disita dari anggota KPU Mamuju yang jumlahnya berfariatif mulai dari Rp 2 juta-8 juta.

“Penyitaan tersebut dilakukan lantaran dinilai uang tersebut adalah hasil korupsi yang dilakukan Mappinawang yang penahanannya ditangguhkan beberapa waktu lalu,” katanya.

Kendati telah menyita serta menangguhkan penahanan tersangka, namun kasus yang membelit mantan Direktur Lembaga Hukum (LBH) Makassar ini tetap akan diproses hingga ke pengadilan untuk segera disidangkan.

Kejari Mamuju berencana melayangkan surat pemanggilan kepada Mappinawang untuk menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka. Pemeriksaan diperlukan lantaran keterangan tersangka masih dibutuhkan untuk melengkapi berkas pelimpahannya ke pengadilan.

“Kemungkinan pekan depan tersangka akan kita periksa kembali untk melengkapi pemberkasan tersangka,” terangnya.

Namun La Kamis enggan membeberkan secara rinci kepastian soal pelimpahan berkas tersangka ke pengadilan untuk di proses lebih lanjut.

“Kami tidak bisa memastikan kapan pelimpahannya karena sejauh ini pemberkasan tersangka masih dalam tahap perampungan. Apalagi kami juga belum tahu apakah berkas Mappi dilimpahkan ke pengadilan tipikor atau tidak,”ujarnya.

Lebih lanjut, kejaksaan juga dua pekan lalu telah mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tersangka ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).”Sehari setelah penahanan dilakukan, kami langsung kirim SPDPnya tersangka ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” katanya.

Ia menjelaskan, Dilayangkannya SPDP ke KPK itu sebagai kewajiban dan itu sudah menjadi prosedur lantaran penyidikannya sudah dilakukan selama tiga minggu. “Makanya wajib bagi kami mengirim SPDP itu,” pungkasnya.

Tim pembela Mappinawang (Timpa) yang dikoordinir Hasbi Abdullah saat dimintai tanggapannya melalui via telepon selulernya mengaku hingga sekarang belum mengetahui bahkan menerima pemberitahuan dari pihak kejaksaan soal pemanggilan pemeriksaan Mappi.

“Hingga sekarang kami belum menerima pemberitahuan tersebut. Namun terkait pemanggilan beliau itu sudah menjadi hak dan kewenangan pihak Kejari Mamuju,”kata Hasbi.

Mantan direktur LBH Makassar ini mengungkapkan dirinya beserta rekan-rekan tim pembela Mappinawang sedang melakukan kajian terkait kasus yang menjerat Mappi sebagaimana yang dituduhkan. Bahkan Ia pun enggan mengomentari soal uang sitaan tersebut lantaran dirinya tidak ingin berspekulasi dalam kasus tersebut.

“Kami sementara melakukan kajian dengan teman-teman Timpa, membahas soal analisi duduk perkara Mappi dan kami berencana hasilnya nanti akan kita laporkan ke pihak Kejari Mamuju agar kasus beliau tidak sampai ke pengadilan,”jelas Hasbi kepada Tribun, kemarin.

Diketahui Mappinawang ditahan pihak Kejari Mamuju lantaran menjadi tersangka melakukan money loundering (pencucian uang) perkara dan gratifikasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mamuju.

Kejaksaan menilai, mantan Direktur LBH Makassar ini merugikan negara senilai Rp 100 juta.

Kasus ini bermula saat KPU Mamuju digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dugaan kecurangan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), Agustus 2010 lalu. KPU Mamuju kemudian meminta Mappinawang menjadi pengacaranya. Selama ini, Mappi sapaan akrab Mappinawang memang dikenal sebagai pengacara yang banyak dipakai oleh KPU.

Sebelumnya, Dia menangani sejumlah sengketa pilkada di Sulsel seperti, Gowa, Selayar, Bone dan masih banyak lainnya.

Di KPU Mamuju, Mappinawang dalam menjadi penasehat meminta sejumlah bayaran senilai Rp 250 juta. Namun dana KPU untuk biaya perkara tersebut yang tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) KPU Mamuju hanya Rp 50 juta.

Pihak kejaksaan pun menilai, Mappinawang dAn KPU lalu bersepakat mengubah RKA menjadi Rp 250 juta dengan persetujuan akan ada bagian untuk anggota KPU.

Setelah perkara selesai, Mappinawang menerima honor tersebut. Dia kemudian memberikan kembali sebagian dana senilai Rp 50 juta ke pihak KPU sesuai perjanjian awal. Modus ini disebut kejaksaan sebagai aksi pencucian uang. (*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s